Surat Rekomendasi Sudin Sosial Jakarta Barat TidakBerfungsi

Surat Rekomendasi Sudin Sosial Jakarta Barat

Jakarta, Moralitas

Nurhayati alias Nurdan Diana di tangkap petugas P3S Jakarta Barat, Jumat (02/10) pada saat mengendarai sepeda motornya, dan langsung di bawa ke Panti Panti Sosial Budi Mulia 1 panti Sosial Tresna Werdha Jl. Bina Marga No. 58 Cipayung, Jakarta Timur. Menurut Nur, “Kami baru pulang kerja dari toko karena berpakaian seksi langsung di tangkap dan dituduh menjadi seorang pekerja sex komersial  (PSK) di jalan Protokol Pesing Jakarta barat.”

Keesokan hari, Senin (05/10) orang tua nur datang dari desa Cikareo, Kecamatan Cileles,Lebak Banten, untuk   menjenguk Nur ke Panti Panti Sosial Budi Mulia 1 panti Sosial Tresna Werdha Jl. Bina Marga No. 58 Cipayung, Jakarta Timur dan meminta persyaratan  yang harus di penuhi agar Nur dapat pulang kerumah untuk merawat anaknya yang masih balita di kampung. Lalu ,salah seorang pegawai Panti menyarankan syarat yang harus di penuhi berupa KTP, KK, Domisili, Surat Rekomendasi dari Suku Dinas Jakarta Barat, dan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial DKI Jakarta.

Selasa (06/10) Orang tua Nur langsung bergegas pada malam itu pulang kekampung desa Lebak, Kecamatan Cikareo untuk memenuhi syarat yang telah di berikan pada saat pengurusan surat rekomendasi kesudin Sosial. Kamis (08/10) Orang tua Nur di berikan arahan oleh ibu IkaYuli Rahayu ,SH.MM , Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat ,” Kami akan menyerahkan Nur kepada orang tuanya agar Nur dapat di didik di kampong oleh orang tuanya, tapi kalau Nur tertangkap lagi kami akan langsung masukkan ke Panti Rehabilitas PSBKW Harapan Mulia Kedoya Jakarta Barat untuk di Rehap.”Tuturnya.

Namun, sesampai di Dinas Sosial DKI Jakarta siang harinya , Kamis (08/10), ternyata Nur Sudah di masukkan ke Panti Rehabilitas PSBKW Harapan Mulia Kedoya Jakarta Barat pada Rabu (07/10) untuk di rehabilitas, dan surat rekomendasi untuk pemulangan Nur yang di berikan ibu Ika KasudinSosial Jakarta Barat dengan nomor 2801/1.844 tidak berguna dan tidak di tanggapi dari Dinas. Dan persyaratan yang disarankan untuk dipenuhi sangat tidak masuk akal, hanya dua hari, langsung di kirim ke Panti Rehabilitas PSBKW Harapan Mulia Kedoya Jakarta Barat.

Madsai orang tua Nur menganggap Dinas Sosial dan Jajarannya kurang professional dalam bekerja, hal tersebut membuat orang tua Nur menangis dan kecewa karena sudah capek mengurus, namun hasilnya sia-sia“  Kami sudah jauh dari kampong untuk mengurus anak saya dari kampung, dan anak Nur masih bayi dan menyusui, dimana otak orang dinas, ngak punya hati sama sekali.”Tuturnya kepada MORALITAS

Menurut Frans, Ketua LSM Jakarta Coruption Center (JCC),“Copot Kepala Dinas dan Kasudin Sosial Jakarta Barat karena dinilai kurang professional dalam menangani kasus ini. Masa seorang kepala dinas tidak sejalan dengan staf atau bawahannya dan meminta pihak berwajib memeriksa dan meminta bukti bahwa Nur memang PSK.” (Franz)

Dokumen Fiktif, Oknum Pejabat Dinas Kebersihan DKI Jakarta Bersekongkol Dengan PT Pemenang Lelang

"LPJK dianggap pembohongan publik" Jakarta, WARTA POS

Dalam mewujudkan Good Goverment, sudah selayaknya para Pemanggu jabatan terutama Pimpinan suatu instansi menunjukkan sikap yang dapat memberikan tauladan kepada bawahannya maupun memberikan tindakan yang tegas bila melakukan hal-hal yang merugikan apalagi diindikasikan terlibat dalam suatu tindakan KORUPSI. Bila hal ini tidak dilakukan, disinyalir, pimpinan dari instansi tersebut juga menikmati uang hasil dari korupsi tersebut. Salah satu Instansi yang diindikasikan meraup uang negara dengan cara menentukan pemenang lelang proyek adalah Instansi Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Sama-sama kita ketahui, masalah sampah merupakan masalah serius yang harus ditangani Pemprov DKI Jakarta. Ini dapat dilihat dari program yang dijanjikan Calon Gubernur DKI Jakarta. Namun, kuatnya tekad/niat cagub tersebut untuk melaksanakan program yang dijanjikannya tidak akan terlaksana bila jajaran Pemprov DKI terutama Dinas Kebersihan tidak menjalankannya dengan baik. Apalagi bermain-main dengan anggaran untuk mengatasi permasalahan sampah. Kinerja Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dalam mengawasi kinerja bawahannya perlu dipertanyakan. Hal ini dapat menurunkan simpati masyarakat kepada Fauzi Bowo yang akan bertarung dalam Pilkada putaran ke dua beberapa bulan yang akan datang. Hal inilah yang menjadi sorotan LSM Pelopor dalam beberapa bulan ini. Seperti diketahui, Program Dinas Kebersihan DKI Jakarta tentang peningkatan kinerja pengelolaan persampahan melalui Jasa Pengawasan Swastanisasi dan Angkutan Sampah di lima wilayah di DKI Jakarta memang merupakan suatu program yang sangat dibutuhkan di DKI Jakarta ini. Program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana apabila para pelaku-pelaku yang menjalankan program ini memang benar-benar memahami apa yang akan dilakukan, dan profesionalitas yang menjalankan sangat dibutuhkan. Bila tidak, apa yang diprogramkan akan menjadi sia-sia. Menurut LSM Pelopor, jauh-jauh hari mereka meminta kepada Kepala Dinas DKI Jakarta, Eko Bharuna untuk membatalkan Proyek Kegiatan Jasa Swastanisasi dan Pengangkutan Sampah di lima Wilayah Kota DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011. Pembatalan tersebut didasari atas Keterlibatan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran (PA), Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Djoko Suratno, SH, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlibat dalam pemenangan proyek kepada beberapa PT yang dokumennya disinyalir palsu. Tugas pokok dan fungsi atas peran serta sebagai tanggung jawab masyarakat dalam rangka memantau penggunaan anggaran dana APBD/APBN yang Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminasi, Akuntabel, berdasarkan data fakta hasil temuan Investigasi LSM Pelopor pelaksanaan Proyek Kegiatan Jasa Pengawasan Swastanisasi Angkutan Sampah di 5 Wilayah Kota Administrasi Penggunaan Anggaran Tahun 2011 Dinas Kebersihan Prov DKI Jakarta, legalitas keberadaan perusahaan kontraktor pelaksana proyek pengawasan swastanisasi tersebut diduga fiktif dengan praktek penyimpangan. Diantaranya, izin domosili perusahaan tidak terdaftar/tercatat di Kantor Kelurahan sesuai alamat perusahaan, tidak adanya plank nama perusahaan sesuai dengan alamat perusahaan, penyalahgunaan peruntukkan bangunan rumah tinggal menjadi kantor, dugaan sewa/pinjam bendera perusahaan kepada pihak lain Asisten Koordinator Nasional LSM Pelopor, Pardamean Harahap, membeberkan, dengan pagu anggaran sebesar 1,1-1,4 miliar lebih kepada masing-masing PT (5 PT), Panitia Lelang tidak secara jeli atau memang sengaja terjadi persekongkolan sehingga dokumen yang diserahkan oleh ke lima PT tersebut tidak di croscek dilapangan. Adapun perusahaan memenangkan proyek tersebut yaitu, PT Setra Arkan (pengawasan di Jakarta Pusat) dengan nilai pagu anggaran Rp.1.374.867.645, PT Citra Laras (Jakarta Utara) Rp. 1.141.831.152, PT Suarima Patriot (Jakbar) 1.297.188.816, PT Dwikarsa Envacotama (Jaksel) Rp. 1.452.546.480, PT Zimisi Tribina Marubama (Jaktim) Rp. 1.219.509.984. Saat diminta konfirmasi, Kepala Dinas DKI Jakarta yang diwakili PLH Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Hendra, selaku KPA/PPK tahun anggaran 2012, sangat heran dengan bukti-bukti yang diperlihatkan Warta Pos, terutama pernyataan tertulis dengan kop surat dan tanda tangan dari Lurah selaku pimpinan wilayah domisi keberadaan PT pemenang proyek tersebut. Menurut Hendra, PT tersebut tidak selayaknya memenangkan proyek tersebut. Hal ini sesuai dengan prosedur maupun peraturan yang berlaku bila mengikuti suatu lelang proyek. Dan selaku panitia anggaran sudah seharusnya menginvestigasi/crosschek keberadaan PT pemenang lelang tersebut. ”saya tidak tau bagaimana ini prosesnya. Karena saya baru menjabat sebulan menggantikan Djoko Suratno yang memasuki masa pensiun” ucap Hendra yang ditemui Warta Pos diruangannya, Selasa (10/07/2012). Hendra juga menjelaskan, untuk tahun anggaran 2012 ini Proyek Kegiatan Jasa Swastanisasi dan Pengangkutan Sampah di lima Wilayah Kota DKI Jakarta ditiadakan. Namun sebagai gantinya, mulai 1 Juli 2012 ini Kegiatan Jasa Swastanisasi dan Pengangkutan Sampah di DKI Jakarta langsung diberikan kepada Kasie Kebersihan di 44 Kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendorong wilayah sebagai ujung tombak dan memberdayakan petugas-petugas kebersihan di Kecamatan biar lebih efektif. “Ada yang ratusan jutaan, dan ada yang mencapai 8-9 miliar/Kecamatan. Ini tergantung luas wilayah dan kondisi Kecamatan tersebut,” katanya saat ditanya berapa besaran anggaran yang dikeluarkan per Kecamatan. “Ada beberapa petugas. Dari mulai penyapuan, pengumpulan, hingga pengangkutan semua dilakukan di Kecamatan,” lanjut Hendra. Terkait pernyataan Hendra yang mengatakan bahwa anggaran tahun 2011 sudah di LPJK kan di DPRD DKI Jakarta, Asisten Koordinator Nasional LSM Pelopor, Pardamean Harahap, yang dihubungi Warta Pos melalui telepon selularnya mengatakan, bisa saja Laporan Petanggung Jawaban Kerja yang disampaikan tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Ini kan namanya pembohongan publik. Dijelaskannya, Proyek Kegiatan Jasa Swastanisasi dan Pengangkutan Sampah di lima Wilayah Kota DKI Jakarta merupakan proyek anggaran tahun 2011 yang pengerjaannya mulai dikerjakan sekitar awal Juli 2011 dan selesai pada tanggal 30 Juni 2012. Bagaimana Kepala Dinas Kebersihan memberikan laporan kinerjanya disaat pekerjaan tersebut masih berlangsung? Jaminan apa yang diberikannya bahwa pekerjaan yang masih berlangsung tersebut berjalan sesuai rencana sedangkan pemenangnya saja memiliki domisili tidak jelas? Kemudian, yang paling menjadi pertanyaan siapa yang memegang keuangan anggaran tersebut disat pekerjaan masih berlangsung. Apakah PT yang menang, atau Pejabat Dinas Kebersihan? Bila PT pemenang yang memegang keuangan anggaran, sebegitu percayakah Dinas Kebersihan kepada PT tersebut? Dia juga membeberkan, LSM Pelopor tetap akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang, terutama KPK. “Namanya kasus hukum, apalagi korupsi tidak ada kata terlambat untuk memprosesnya. Kita memang sengaja menunggu sampai masa pekerjaan tersebut selesai yaitu 30 Juni 2012. Kita juga tidak tidak pandang bulu, apakah pejabat tersebut masih aktif atau pensiun, biarlah nanti hukum yang berbicara. ”Satu hal yang perlu saya tegaskan, bila data sudah lengkap, dalam waktu dekat akan kita laporkan. Dan LSM Pelopor tetap akan mengawasi proses hukum tersebut,” tegasnya. (Wesly/fran’s)

Dinas Pendidikan DKI Jakarta Diduga Bersekongkol dengan Rekanan "LSM Segera Laporkan Kadis kejaksa"

jakarta, warta Pos. Pegadaan meubelair Dinas pendidikan DKI Jakarta tahun 2010 dengan nilai anggaran 63.916.160.695 diduga sarat rekayasa administrasi, dimana pada 7 paket tersebut dikerjakan oleh 1 perusahaan dengan nilai penawaran berkisar 98 persen dari nilai pagu anggaran yang dapat merugikan keuangan negara. Tahun 2010 dinas pedidikan DKI Jakarta menganggarkan pengadaan meja kerja sebesar Rp 9.856.300.000, pengadaan kursi meja Rp 4.931.975.261, pengadaan sofa Rp 91.575.000, pengadaan lemari Rp 2.435.450.000, pengadaan meja belajar Rp 25.936.400.834, pengadaan kursi belajar Rp 19.708.060.000 dan pengadaan papan tulis Rp 956.399.600 dikerjakan oleh rekanan binaan dinas pendidikan DKI jakarta yang seharusnya dalam 1 item pekerjaan dikerjakan oleh 1 perusahaan namun pada 7 paket tersebut diduga digelondongkan oleh 1 perusahaan dalam tempo 15 hari kerja dan mempergunakan kontrak dengan tanggal mundur, hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah karena telah menyimpang dari pekerjaan dan adanya persekongkolan "Horizontal" yaitu persekongkolan antara sesama rekanan dan persekongkolan "Vertikal" yaitu persekongkolan yang dilakukan oleh rekanan dengan panitia lelang dan juga diduga adanya tumpang tindih anggaran antara Dinas Pendidikan dan Sudin 5 wilayah DKI Jakarta. Dalam pendistribusian meubelair tersebut terjadi kecurangan dan tidak semua sekolah SD Negeri maupun SMP Negeri mendapatkan bangku, meja ataupun papan tulis yang disediakan karena kurangnya pengawasan dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut panitia lelang tidak mau memberikan informasi kepada media ataupun lembaga swadaya masyarakat selaku pengontrol penyelenggara negara dari praktik KKN, dan menghiraukan keterbukaan inrformasi publik bahkan beberapa surat dari LSM ataupun media tidak mau menjawab secara lisan ataupun tulisan lempar melempar masalah dan bersembunyi dibalik masalah menjadi pertanyaan publik. Menurut Jerfri Marpaung Ketua LSM Jakarta Coruption Center Dinas Pendidikan layak di periksa karena hal ini menyangkut keuangan negara, dan segera melaporkan temuannya kejaksa, Polda Metro Jaya dan KPK untuk di tindak lanjuti. temuan dari investigasi tersebut menjadi alat bukti nantinya dalam melaporkan pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dengan cara melanggar hukum dan merugikan negara dari pengadaan tersebut. “Temuan-temuan seperti itu sangat penting. Karena tidak mungkinlah jaksa yang melakukan investigasi tersebut. Tapi kita harapkan aparat penegak hukum nantinya proaktif mengusut masalah ini,” ungkap Jefri Marpaung. (Franz)

Anas Effendi yang baru dilantik sebagai Walikota Jakarta Selatan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Jumat (25/11/2011), berjanji akan memperluas jalur sepeda di wilayahnya dari yang ada sekarang ini.

"Jalur sepeda yang dibuat dari Taman Ayodya sampai Optik Melawai Blok-M akan diperpanjang hingga ke depan Kantor Wali kota Jaksel, di Jalan Prapanca. Apa yang sudah dirintis oleh Wali Kota yang dulu, saya teruskan," tuturnya.

Anas dilantik menjadi Wali Kota menggantikan Syahrul Effendi yang ditempatkan sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman.

Kepada Anas, Gubernur Fauzi Bowo berpesan untuk  bisa mengevaluasi kinerja jajarannya. ''Saya minta Anas mengevaluasi seluruh jajarannya,'' harap gubernur.

Selain itu, Wali Kota Jaksel yang baru juga diminta secara proaktif mengantisipasi bencana yang diakibatkan cuaca ekstrim. Kata dia, Anas harus berfikir dan menyediakan tempat pengungsian jika bencana datang.

''Rangkul tokoh-tokoh masyarakat, libatkan masyarakat untuk mengantisipasi bencana,'' tukas Fauzi Bowo.

Terhadap pesan gubernur tersebut, Anas Efendi berjanji menjalaninya. Dia akan terbuka mendengar keluhan masyarakat.

''Saya akan dengar aspirasi warga. Saya juga akan mengajak warga bergotong royong mengantisipasi bencana seperti banjir, bersih-bersih lingkungan. Saya juga akan melakukan normalisasi kali,'' ungkapnya. (ans/aef) 

Kasudin Pertamanan Jakarta Selatan Angkat Tangan "Kok Enggak Sekalian Angkat Kaki"

Jakarta, NuSa. Disepanjang jalan Buncit Raya Jakarta Selatan Rumput dan tanaman banyak yang gugur, tidak terawat, beberapa pagar pada taman juga terlihat hancur dan dibeberapa lokasi di Jakarta Selatan juga tampak masih banyak yang tidak terawat. Dilihat dengan kasat mata ini bukan lagi taman tetapi Gurun yang tandus dan tidak pernah dijamah, namun anggaran untuk perawatan disinyalir menghilang tanpa jejak.

Kepala Suku Dinas Pertamanan Heru Bambang Ernanto tidak mau diwawancarai bahkan surat NuSa  sampai saat ini bagaikan bola lempar ke  Kasubag TU, oper  keKepala Seksi, dan kembali ke Kasudin Pertamanan sehingga dinilai Para pegawai kurang profesiaonal, dimana surat permohonan wawancara tidak ada yang berani menjawab, padahal surat tersebut telah di eksposisikan kepada Kasubag TU Pertamanan, Frida (sebelum pensiun) tidak mau menjawab dan melemparkan kepada kepala Seksi Taman dan Jalur, “ini tanyakan saja kepada Kasie Taman dan Jalur”. Ibu Mar’fua dan Pak Jansen Saragih ungkapnya kepada NuSa. Saat di tanya kepada Kasie Pertamanan dan Jalur Nusa juga belum mendapatkan jawaban yang memuaskan dengan alasan tidak mengetahui pengeksposisian surat tersebut,”langsung saja kepada Kasudin karena surat ini belum pernah saya terima, nanti saya lampirkan lagi ke kasudin” ungkap mar’fua kasie taman dan jalur Pertamanan Jakarta Selatan kepada NuSa sebelum diangkat menjadi Kasudin Pertamanan Jakarta Utara. 

Ttahun 2010 paket pekerjaan pertamanan Jakarta Selatan diduga menuai banyak masalah, dari beberapa rekanan mengatakan paket besar dipecah pecah, ada yang nilainya 10 jutaan sampai kepada 50 jutaan dimana diberikan kepada rekanan dengan penunjukan langsun (PL). Dan beberapa pekerjaan juga dilakukan asal asalan namun dana anggaran turun sertus persen, bagai air yang mengalir.

Frida kasubagTU Pertamanan Jakarta Selatan “ itu enggak benar, asal ngomong saja si Aris” ungkapnya kepada Nusa.

Munir kasie perencanaan Pertamanan jakarta selatan “kalau enggak salah disini paling kecil untuk Anggaran sewaktu waktu paling 600 jutaan kalau di Jakarta barat sekitar 1,3Miliar. Kalau anggaran sewaktu-waktu itu menurutnya diperbolehkan untuk di pecah. Paket gelondongan ini di bagi secuil. Dan yang secuil itu di bagi lagi kesana kesini. Kalau anggaran sewaktu waktu tidak ada yang di tender tetap dibagi kepada para rekanan, contoh “anggaran sewaktu waktu nilainya 500 juta namun itu tidak di tender tetapi dibagi menjadi beberapa bagian kepada para rekanan”. kalau mau lebih jelas Seksi jalur yang lebih mengerti masalah tersebut soalnya tahun 2010 akhir saya diangkat.

Namun Sampai saat ini Heru Bambang Ernanto selalu tidak pernah ada ditempat, angkat tangan dengan persoalan tersebut . Apakah  kasudin Bungkam untuk masalah ini? Atau Apakah Kasudin lagi tidur? Diduga kalau kasudin Pertamanan Jakarta Selatan anggap ini adalah masalah sepele atau Tidak begitu penting???

Tumpak Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bamustra menilai kinerja Kasudin Pertamanan Jakarta Selatan Lebih baik mundur dari jabatannya " Kok seorang Kasudin angkat tangan, Sekalian aja angkat kaki" hal tersebut harus segera ditindak dan diberikan sanksi" tuturnya Kepada NuSa(Fra'nz)

Yayay Hidayat Kasudin PU Jalan Jakarta Selatan Sembunyi dibalik Masalah

Yayat Hidayat Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan sepertinya cuek dengan maraknya dugaan penyimpangan pada pekerjaan di suku dinas PU Jakarta Selatan atau ikut tidur seperti pegawainya yang baru baru ini tertangkap oleh NuSa, karna setiap Nusa ingin konfirmasi mengenai masalah pungutan liar pada pekerjaan Hotmix yang mengaku Oknum Pemda, Proyek Jembatan yang tidak memiliki papan proyek, dan 10 Paket pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan Binaan diatas 95persen dari nilai harga perkiraan sementara (HPS) para staf kasudin mengatakan selalu tidak ada dikantor, ada apa ya???

    Baru baru ini pungutan liar berpakaian Dinas Pemda masih merajalela di Kecamatan Tebet dimana diduga para oknum yang mengambil kesempatan untuk meraih keuntungan dari proyek pemerintah yang sedang dilaksanakan, seperti yang terjadi di jalan Tebet Barat Dalam 1B pembangunan Perbaikan Jalan aspal (Layer) yang di kerjakan oleh PT.Sumber Batu dengan nilai anggaran Rp. 1.531.478.158 dengan penawaran 96,50% dari nilai HPS dimanfaatkan oleh para Oknum yang mengaku dari pihak pemda dengan cara mengetuk rumah warga dan menawarkan agar di depan rumahnya ikut juga di aspal, pada pekerjaan juga masih kelihatan amburadul, diduga tidak sesuai dengan spek.

    Menurut Umar salah satu warga jalan Tebet Barat Dalam 1B “ada Pihak Oknum Pemda yang berseragam datang untuk mengukur jalan untuk di aspal dan menawarkan kerumah rumah untuk di aspal dan dikenakan biaya, karena jatah dari pemda terbatas” ungkapnya kepada NuSa.

     Hal serupa yang dituturkan Budi salah seorang Pengamanan lingkungan tersebut menurutnya para Oknum pemda datang menawarkan kerumah warga agar dihotmik dikenakan biaya sebesar 1juta kepada warga bahkan pak Rt sendiri juga kena” tuturnya kepada NuSa

     Sebelumnya di tahun 2010 hal yang sama terjadi juga pungutan Liar yang mengaku dari pihak kecamatan yang mendatangi rumah warga agar rumahnya ikut di aspal dan perwarga dikenakan sebesar 200ribu hingga 400Ribu rupiah namun sampai saat ini belum diketahui siapa oknum yang mengaku dari pemda tersebut.

     Proyek pembangunan Jembatan di Jl. H.Al-Hasyin Kelurahan Cilandak Barat,Kecamatan Cilandak tidak ditemukan papan Proyek pada Pelaksanaan pekerjaan dimana diduga pekerjaan tersebut tidak dilelang dan beberapa pekerjaan masih tampak amburadul tidak sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa.

10 Paket program pembangunan jalan dan jembatan penawaran diatas 95% dari nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) dari 5 Perusahaan masing-masing PT mendapatkan 2 paket pekerjaan diduga Yayat memberikan kepada rekanan Binaan

    Suku dinas PU Jakarta Selatan hanya bisa angkat tangan “lapor saja ke polisi kalau memang di pungut”tutur Harsudin kalau proyek yang di Kecamatan Cilandak memang tidak memakai papan proyek dan nanti kita akan melakukan pemotongan kepada kontraktor yang mengerjakan” ungkapnya KepadaNuSa .

     Saat NuSa meminta izin untuk konfirmasi melalui pesan singkat atau SMS terkait dugaan adanya proyek bermasalah di PU Jakarta Selatan, Yayat menjawab Pesan melalui SMS “ saya tidak ada niat, dan saya takut kepada Allah SWA kalau mau konfirmasi temui pak Aam atau Sasmita”tuturnya.

     Abdul Hair Pamdal Jakarta Selatan melarang masuk kedalam ruangan karena instruksi dari Syahrul Efendi Walikota Jakarta Selatan dan Yayat Hidayat Kasudin PU Jalan Jakarta Selatan dengan alasan didalam sedang ada rapat staf, kalau kasudin dan Kepala Seksi tidak ada diruangan.” kecuali pak yayat menelepon, saya dengar, baru saya berikan masuk”Tuturnya. (Fra’Nz)

Polda Metro Jaya Melacak Pembunuh Siswa SMA Pangudi Luhur dan Himbau Pengusaha Hiburan

Jakarta. Terkait dengan peristiwa keributan di Diskotik Shy Rooftop, gedung Paviliun No. 45 AA Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (5/11/2011) lalu yang menewaskan siswa SMA Pangudi luhur, Raffi Aga Winasya Benjamin (17), Polda Metro Jaya menghimbau kepada para pengusaha hiburan di Jakarta agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan apabila terjadi para pengusaha hiburan dapat bertindak secara cepat, tepat dan benar.

Penusukan Raafi diduga dipicu adanya penyentilan puntung rokok yang dilakukan rekannya ke arah kelompok pengunjung lain, yaitu kelompok Michael. Diduga kuat, keributan ini juga terjadi karena kedua kelompok yang terlibat pertikaian sedang di bawah pengaruh minuman beralkohol, Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Siaga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, namun korban tersebut tewas saat mau dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Oleh karena itu, pihak kepolisan akan melakukan pengetatan soal minuman beralkohol yang dijual di tempat hiburan malam. "Saat ini adalah tempat-tempat hiburan akan ditertibkan," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Imam Sugiyanto di Mapolda Metro Jaya, Kamis (17/11/2011).

Polda Metro Jaya menghimbau kepada pengusaha/pengelola tempat hiburan, apabila terjadi perkelahian/keributan atau tindak kejahatan lainnya agar melapor ke kantor kepolisian terdekat, dan para pengelolah Usaha agar memasang CCTV

Ditambahkan Imam, pihaknya juga akan berkordinasi untuk pengetatan aturan tempat hiburan di Jakarta Selatan. "Kita akan berkoordinasi dengan pihak yang berkompetensi salah satunya Dinas Kebudayaan dan pariwisata," katanya.

Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Gatot Edy Pramono menuturkan penyidik masih mencari alat bukti yang digunakan pelaku untuk menusuk Raafi hingga tewas. Saat ini, penyidik telah mengidentifikasi kelompok pelaku yang menusuk siswa kelas III SMA Pangudi Luhur tersebut, namun kurang alat bukti sehingga belum ada penetapan tersangka.(Franz)

Eddy Supriatna “ah engggak usah pake surat-suratlah, suruh aja pak Ungkap datang kemari, saya lama kenal dengan beliau, bilang kalau saya undang dia kekantor saya”edit

JAKARTA (NuSa).

Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Selatan, H. Eddy Supriatna mengelak diri untuk ditemui wartawan terkait alokasi dana untuk upah gali-tutup lubang makam yang dikelola oleh Kantor Suku Dinas Pemakaman Jakarta Selatan tahun 2010 sebesar Rp 2,16 miliar dan pada 2011 menurun menjadi Rp 1,98 miliar, fakta dilapangan tidak terealisasi dengan benar, dimana beberapa para penggali lubang makam mengaku tidak pernah menerima upah sepesen pun, baik dari pihak TPU ataupun Sudin Pemakaman.

Selama ini, kegiatan gali-tutup lubang makam itu diserahkan kepada masyarakat di sekitar TPU untuk menggali lobang bila ada yang meninggal dunia dan mendapatkan uplah galian dari para ahli waris, dan beberapa penggali hanya mendapatkan 50ribu sampai 100ribuan tanpa menandatangani selembar kertas pun. tidak pernah sampai sebesar Rp 300 ribu, padahal menurut ketentuan yang berlaku secara umum di DKI Jakarta, pihak pemerintah mensubsidi pengerjaan gali-tutup makam itu sebesar Rp 300 ribu per lubang. Dengan kata lain, berapa pun tarif yang kemudian muncul dari pengerjaan gali-tutup makam itu, duit yang Rp 300 ribu tersebut tetap saja harus disalurkan oleh pemerintah.

Proyek “Alamat Palsu”Kecamatan Pasar Minggu Seperti Lagu Ayu Ting-ting

Jakarta,NuSa. Sepertinya ayu ting ting tertipu lagi melihat anggaran perbaikan jalan amil VIII kelurahan pejaten barat, Pasar Minggu “beralamat palsu”, dimana setelah ditelusuri, tidak ditemukan adanya Jalan Amil VIII namun dalam Dask tahun 2010 Jalan Amil VIII kecamatan Pasar Minggu perbaikan jalan dengan nilai anggaran 43.000.000, begitu juga anggaran  Perbaikan Jalan Pepaya Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu Rp.47.750.146 diduga Palsu, dimana dari hasil keterangan warga sudah 3 tahun tidak pernah ada perbaikan jalan.

Terkait beberapa paket pekerjaan Perbaikan jalan dan saluran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diduga bermasalah dan sebagian menghilang, sampai saat ini belum mendapat jawaban serius dari camat Pasar Minggu dimana pada pekerjaan pekerjaan fisik untuk perbaikan jalan, saluran, penopingan pohon dan pennuunjukan lainnya diduga hanya manipulasi administrasi dan diduga fiktif yang berbuntut merugikan keuangan Negara,

Seperti Anggaran Perbaikan Jalan Pepaya Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu Rp.47.750.146 masih misterius dimana menurut Sugiman warga Jl. Pepaya Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu menurutnya di Jalan papaya tidak pernah ada untuk perbaikan jalan ”sudah tiga tahun tidak pernah di renovasi untuk tahun kemarin enggak pernah ada kok” tuturnya namun didalam anggaran APBD Kecamatan Pasar Minggu disulap menjadi ada dan keterangan Sugiman di bantah J. Manulang selaku Kasie PU Jalan”untuk jalan papaya kami hotmik seperti yang ada pada gambar, dan BPK sudah survey ke lapangan, kita bisa survey ke lapangan warga mana yang berani mengatakan itu, kalau pekerjaannya yang kurang, itu hanya Tuhan yang tahu, boleh kita survei sekarang di lapangan” tuturnya kepada NuSa.

Perbaikan jalan amil VIII kelurahan pejaten barat, Pasar Minggu dengan anggaran 43.000.000 juga tidak dikerjakan alias fiktif, dan diduga menghilang dimana menurut investigasi NuSa jalan Amil VIII tidak ada yang ada sampai Jalan Amil VII saja dan kondisi pada Jalan Amil tujuh Juga sangat Memprihatinkan di mana Jalan tersebut rusak Parah dan menurut J.Manulang juga menuturkan “Anggaran Jalan Amil VIII sudah dipulangkan ke kas Pemda, kami salah membuat lokasi tersebut seharusnya lokasi tersebut adalah Jalan Amil VII, karena diregistrasi Jalan Amil VIII maka kami tidak berani untuk memindahlokasikan anggaran tersebut ke Jalan Amil VII” ungkapnya Kepada NuSa.

Jalan Rambutan dan Komplek Diknas Kelurahan Pejaten Barat masing-masing dengan anggaran pengerukan dan perbaikan saluran air atau drainise sebesar Rp. 45 juta diduga fiktif dimana lokasi untuk pengerukan masih melibatkan warga Namun saat ditanya kepada Karyo Kasie PU Air Kecamatan Pasar Minggu, mengelak “Saya tidak tau” sambil meninggalkan NuSa

Karena akan mau pensiun Su-diyanto Camat Pasar Minggu Cuek dan lepas tanggung jawab selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk manjawab surat NuSa , “Sekretaris Camat yang lebih tahu masalah anggaran, saya enggak tahu menahu mengenai paket tersebut saya hanya sebatas menanda tangani aja, tanyakan saja kepada kasie PU Jalan atau Kaie PU air” ungkapnya.

Su-diyanto Camat Pasar Minggu diduga berkesempatan untuk mentilap anggaran APBD tahun 2010 dan Cuek dengan permasalahan yang meresahkan warganya, hal ini terlihat dari tingkah seorang pejabat Kecamatan yang enggan memberikan keterangan publik dan melemparkan kepada Sekretaris Camat.

menurut Aroman sekretaris Camat ada empat lokasi yang di pulangkan dan untuk Pekerjaan Jalan Pepaya tersebut dikerjakan oleh PT Teladan dengan nilai Anggaran Rp.47.750.146 dengan penawaran 40jutaan, dan semua kegiatan ada foto dan sudah di periksa oleh inspektorat Pembantun, yang diperbaiki paling beberapa meter dan sebagian ada juga yang di kerjakan oleh sudin, wargakan tidak tahu itu”Ungkapnya,

Inspektorat pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mengawasi Kegiatan Pasar Minggu jarang sekali ada di tempat untuk meminta keterangan hasil pemeriksaan untuk anggaran di kecamatan tersebut, diduga Kepala Inspektorat mempunyai kepentingan dan diduga mendapatkan Upeti dari kecamatan , saat di konfirmasi Yudi mengatakan”saya Cuma memeriksa di kecamatan Kecamatan Kebayoran Lama saja dan saya tidak ada wewenang untuk menjawab lokasi tersebut”ungkapnya.

menurut Yayat Hidayat Kasudin PU Jakarta Selatan mengatakan KPA adalah Camat pengawasannya (pimpro) adalah Seksi PU Kecamatan dan pelaksanaan adalah pemborong bentuknya Penunjukan Langsung, kalau sayakan swakelola, kami hanya sebatas perencanaannya saja kecuali dia mengawasi pekerjaan saya Tuturnya.(Fra’nz)

Upah Gali Makam “Dipertanyakan” Kasudin Pemakaman Jakarta Selatan Mengelak Masalah

Eddy Supriatna “ah engggak usah pake surat-suratlah, suruh aja pak Ungkap datang kemari, saya lama kenal dengan beliau, bilang kalau saya undang dia kekantor saya”

JAKARTA (NuSa).

Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Selatan, H. Eddy Supriatna mengelak diri untuk ditemui wartawan terkait alokasi dana untuk upah gali-tutup lubang makam yang dikelola oleh Kantor Suku Dinas Pemakaman Jakarta Selatan tahun 2010 sebesar Rp 2,16 miliar dan pada 2011 menurun menjadi Rp 1,98 miliar, fakta dilapangan tidak terealisasi dengan benar, dimana beberapa para penggali lubang makam mengaku tidak pernah menerima upah sepesen pun, baik dari pihak TPU ataupun Sudin Pemakaman.

Selama ini, kegiatan gali-tutup lubang makam itu diserahkan kepada masyarakat di sekitar TPU untuk menggali lobang bila ada yang meninggal dunia dan mendapatkan uplah galian dari para ahli waris, dan beberapa penggali hanya mendapatkan 50ribu sampai 100ribuan tanpa menandatangani selembar kertas pun. tidak pernah sampai sebesar Rp 300 ribu, padahal menurut ketentuan yang berlaku secara umum di DKI Jakarta, pihak pemerintah mensubsidi pengerjaan gali-tutup makam itu sebesar Rp 300 ribu per lubang. Dengan kata lain, berapa pun tarif yang kemudian muncul dari pengerjaan gali-tutup makam itu, duit yang Rp 300 ribu tersebut tetap saja harus disalurkan oleh pemerintah.

Yanto, salah seorang penggali lubang makam di TPU Pejaten Timur“Kami hanya mendapatkan upah dari para ahli waris. Besarnya tidak sama, tergantung kesepakatan. Tapi, kalau soal upah dari TPU atau Sudin Pemakaman, kami gak pernah menerima dan juga memang gak pernah tahu,”ungkapnya kepada NuSa yang mewakili rekan-rekan seprofesinya.

Sama halnya pernyataan meluncur dari celah-celah bibir Agus, penggali lubang makam di TPU Menteng Pulo. Menurutnya, kalaupun ia menerima uang dari Kantor TPU, judulnya adalah “buat sekadar beli rokok”, kami tidak pernah menandatangani selembar kertas pun, tidak pernah sampai sebesar Rp 300 ribu. “Paling-paling gocap (lima puluh ribu), gede-gedenya juga cepe (seratus ribu),” kata Agus.

Namun menurut Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada APBD tahun 2010, alokasi dana untuk upah gali-tutup lubang makam tercatat sebesar Rp 2,16 miliar, dan pada tahun 2011 menurun menjadi Rp 1,98 miliar yang dikelola oleh Kantor Suku Dinas Pemakaman Jakarta Selatan dikemanakan anggaran-anggaran tersebut?

Menurut Ungkap Marpaung, Ketua Umum Aliansi LSM Nusantara “Setahu saya, tidak pernah ada pernyataan dari pihak Kasudin Pemakaman Jakarta Selatan bahwa anggaran untuk upah gali-tutup lubang makam itu tak terserap dan dikembalikan ke Kas Daerah. Tapi, kalau faktanya anggaran tersebut ternyata tidak mengalir hingga ke tangan yang berhak, di mana sebetulnya dana tersebut terparkir? Apakah di Sudin Pemakaman, atau di Kantor TPU? Semua harus bisa dijelaskan kalau tidak mau disebut sebagai penyelewengan anggaran. Indikasi ke arah sana cukup jelas terlihat dan terasa, kok,” kata Ungkap Marpaung, Ketua Umum Aliansi LSM Nusantara.

Namun Eddy Supriatna mengelak dan mengatakan “ah engggak usah pake surat-suratlah suruh aja pak Ungkap datang kemari, saya lama kenal dengan beliau, bilang kalau saya undang dia kekantor saya”ungkapnya

“Ada apa yah?” Kok kasudin malah menyuruh pak Ungkap datang ke kantornya, ada apa dibalik undangan tersebut, jangan-jangan ada kepentingan terselubung dibalik pertanyaan ini?

Dan apa hubungannya surat wawancara NuSa dengan pak Ungkap sementara pimpinan redaksi NuSa adalah Yuki?.(Fra’nz)

Proyek PU Jalan Bermasalah ”Staff Kasudin Molor”

Syahrul Efendi : “mungkin dia lagi istirahat”

Jakarta,NuSa. Terkait maraknya

 dugaan proyek bermasalah di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan Yayat Hidayat enggan ditemui wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang datang mengkonfirmasi dimana beberapa wartawan dihalang-halangi dan tidak diperbolehkan masuk oleh pengamanan dalam (pamdal) menurutnya ini instuksi dari walikota dan PU Jalan Jakarta Selatan. Jum’at (7/11)

10 Paket program pembangunan jalan dan jembatan penawaran diatas 95% dari nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) dari 5 Perusahaan masing-masing PT mendapatkan 2 paket pekerjaan yang diduga Kasudin sudah PU Yayat Hidayat sudah menentukan siapa pemenang lelang tesebut hal ini terlihat dari beberapa paket pekerjaan dengan kode rekening : 5.2.2.20.01.007 yakni PT. Wanita Mandiri Perkasa mendapatkan 2 paket pekerjaan dengan penawaran Rp. 1.791.055.000,-00 dan Rp. 1.818.380.000,-00 (96,89%) dari Nilai HPS, PT. Marga Sarana Raya mendapatkan 2 paket pekerjaan dengan penawaran Rp. 1.770.989.279,00 dan 1.185.043.450,00 (95,80%) dari HPS, PT. Sumber Batu mendapatkan 2 paket pekerjaan dengan penawaran Rp 1.531.478.158,00 dan Rp. 1.531.487.624,00 (96,50%) dari HPS, PT.Hutama Prima mendapatkan 2 paket pekerjaan dengan penawaran Rp. 1.790.368.640,00 (96,85%) dan 1.789.501.371,00 (96,80%) pada HPS, dan PT. Paesa Parsindo Engineering mendapatkan 2 paket pekerjaan dengan penawaran Rp. 1.515.019.977,00 (95,46%) dan 1.518.360.498,00 (95,67%) dari HPS namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan dari Hamdan Ketua Panitia Lelang, dari staf sudin mengatakan beliau pindah ke Dinas.

Baru baru ini Proyek Layer (hotmik) di jalan Tebet Barat 1B menuai keritikan dari masyarakat dimana pada pekerjaan tersebut diduga masih dipungut kepada Warga yang mengaku dari pihak pemda dimana pada tahun 2010 sebelumnya juga dugaan tersebut pernah terjadi hal yang sama yang merugikan masyarakat.

Proyek pembangunan Jembatan di Jl. H.Hasyin Kecamatan Cilandak tidak ditemukan papan Proyek pada Pelaksanaan pekerjaan dimana diduga pekerjaan tersebut tidak dilelang dan belum mendapat tanggapan dari Sudin PU Jalan Jakarta Selatan.

Suku dinas PU Jakarta Selatan angkat tangan “lapor saja ke polisi kalau memang di pungut”tutur Harsudin kalau proyek yang di jaga karsa memang tidak memakai papan proyek dan nanti kita akan melakukan pemotongan kepada kontraktor yang mengerjakan” ungkapnya KepadaNuSa .

Saat NuSa meminta izin untuk konfirmasi melalui pesan singkat SMS terkait dugaan adanya proyek bermasalah di PU Jakarta Selatan Yayat menjawab dengan Pesan singkat melalui SMS “ saya tidak ada niat, dan saya takut kepada Allah SWA kalau mau konfirmasi temui pak Aam atau Sasmita”tuturnya.

Abdul Hair Pamdal Jakarta Selatan melarang masuk kedalam ruangan karena instruksi dari Syahrul Efendi Walikota Jakarta Selatan dan Yayat Hidayat Kasudin PU Jalan Jakarta Selatan dengan alasan didalam sedang ada rapat staf, kalau kasudin dan Kepala Seksi tidak ada diruangan.” kecuali pak yayat menelepon, saya dengar, baru saya berikan masuk”Tuturnya.

Hal tersebutmen jadi pertanyaan Publik, diduga Para Pejabat Suku Dinas PU Jakarta Selatan juga Tidur di ruangan dimana seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu seorang staf kasudin tertangkap NuSa sedang tertidur di jam kerja, namun menurut Yayat hidayat saya sudah pernah menegur dan mengatakan ke Pak Walikota namun menurut walikota “mungkin dia lagi istirahat” tutur Yayat.(Fra’Nz)

Camat Pasar Minggu diduga “Perkosa” Anggaran

“mari kita Survey Kelapangan” Namun Berdalih Kesibukan

Jakarta,NuSa. Camat Pasar Minggu Su-diyanto diduga tilap anggaran APBD tahun 2010 dan Cuek dengan permasalahan yang meresahkan warganya, hal ini terlihat dari tingkah seorang pejabat Kecamatan yang enggan memberikan keterangan publik dan melemparkan kepada Sekretaris Camat.

Terkait beberapa paket pekerjaan Perbaikan jalan dan saluran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diduga bermasalah dan sebagian menghilang, sampai saat ini belum mendapat jawaban serius dari camat Pasar Minggu dimana pada pekerjaan pekerjaan fisik untuk perbaikan jalan, saluran, penopingan pohon dan pennuunjukan lainnya diduga hanya manipulasi administrasi dan diduga fiktif yang berbuntut merugikan keuangan Negara,

Seperti Anggaran Perbaikan Jalan Pepaya Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu Rp.47.750.146 masih misterius dimana menurut Sugiman warga Jl. Pepaya Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu menurutnya di Jalan papaya tidak pernah ada untuk perbaikan jalan ”sudah tiga tahun tidak pernah di renovasi untuk tahun kemarin enggak pernah ada kok” tuturnya namun didalam anggaran APBD Kecamatan Pasar Minggu disulap menjadi ada dan keterangan Sugiman di bantah J. Manulang selaku Kasie PU Jalan”untuk jalan papaya kami hotmik seperti yang ada pada gambar, dan BPK sudah survey ke lapangan, kita bisa survey ke lapangan warga mana yang berani mengatakan itu, kalau pekerjaannya yang kurang, itu hanya Tuhan yang tahu, boleh kita survei sekarang di lapangan” tuturnya kepada NuSa.

Saat NuSa ingin menginvestigasi kelapangan bersama Sekcam dan Kasie PU Jalan Pasar Minggu, suasana menjadi berubah, dengan mengatakan lagi ada pertemuan di luar.

Perbaikan jalan amil VIII kelurahan pejaten barat, Pasar Minggu dengan anggaran 43.000.000 juga tidak dikerjakan alias fiktif, dan diduga menghilang dimana menurut investigasi NuSa jalan Amil VIII tidak ada yang ada sampai Jalan Amil VII saja dan kondisi pada Jalan Amil tujuh Juga sangat Memprihatinkan di mana Jalan tersebut rusak Parah dan menurut J.Manulang juga menuturkan “Anggaran Jalan Amil VIII sudah dipulangkan ke kas Pemda, kami salah membuat lokasi tersebut seharusnya lokasi tersebut adalah Jalan Amil VII, karena diregistrasi Jalan Amil VIII maka kami tidak berani untuk memindahlokasikan anggaran tersebut ke Jalan Amil VII” ungkapnya Kepada NuSa.

Jalan Rambutan dan Komplek Diknas Kelurahan Pejaten Barat masing-masing dengan anggaran pengerukan dan perbaikan saluran air atau drainise sebesar Rp. 45 juta diduga fiktif dimana lokasi untuk pengerukan masih melibatkan warga Namun saat ditanya kepada Karyo Kasie PU Air Kecamatan Pasar Minggu, mengelak “Saya tidak tau” sambil meninggalkan NuSa

Su-diyanto Camat Pasar Minggu lepas tanggung jawab selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) untuk manjawab surat NuSa, “Sekretaris Camat yang lebih tahu masalah anggaran, saya enggak tahu menahu mengenai paket tersebut saya hanya sebatas menanda tangani aja, tanyakan saja kepada kasie PU Jalan atau Kaie PU air” ungkapnya.

menurut Aroman sekretaris Camat ada empat lokasi yang di pulangkan dan untuk Pekerjaan Jalan Pepaya tersebut dikerjakan oleh PT Teladan dengan nilai Anggaran Rp.47.750.146 dengan penawaran 40jutaan, dan semua kegiatan ada foto dan sudah di periksa oleh inspektorat Pembantun, yang diperbaiki paling beberapa meter dan sebagian ada juga yang di kerjakan oleh sudin, wargakan tidak tahu itu”Ungkapnya,

Inspektorat pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mengawasi Kegiatan Pasar Minggu jarang sekali ada di tempat untuk meminta keterangan hasil pemeriksaan untuk anggaran di kecamatan tersebut, diduga Kepala Inspektorat mempunyai kepentingan di dalamnya, saat di konfirmasi Yudi mengatakan”saya Cuma memeriksa di kecamatan Kecamatan Kebayoran Lama saja dan saya tidak ada wewenang untuk menjawab lokasi tersebut”ungkapnya.

menurut Yayat Hidayat Kasudin PU Jakarta Selatan mengatakan KPA adalah Camat pengawasannya (pimpro) adalah Seksi PU Kecamatan dan pelaksanaan adalah pemborong bentuknya Penunjukan Langsung, kalau sayakan swakelola, kami hanya sebatas perencanaannya saja kecuali dia mengawasi pekerjaan saya Tuturnya.(Fra’nz)

Pungli Berpakaian Pemda Merajalela di Kecamatan Tebet

Jakarta, NuSa. Lagi Lagi Pugutan misterius terjadi di Kecamatan Tebet, seperti Berita NuSa sebelumnya pungutan misterius Tahun 2010 Pekerjaan Hotmik (Layer) di kecamatan Tebet diduga dipungut biaya kepada warga sebesar 200ribu sampai 400ribu tiap penduduk yang di lakukan oleh Oknum Pemda yang mengaku dari kecamatan dan dari beberapa kegiatan untuk perbaikan jalan dan saluran juga masih misterius dimana didalam Dask Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Tebet tidak di berikan nama jalan pada lokasi pekerjaannya.

baru-baru ini Pungutan Liar berpakaian Dinas Pemda masih merajalela di Kecamatan Tebet dimana diduga para oknum yang mengambil kesempatan untuk meraih keuntungan dari proyek pemerintah yang sedang dilaksanakan, seperti yang terjadi di jalan Tebet Barat Dalam 1B pembangunan Perbaikan Jalan aspal (Layer) yang di kerjakan oleh PT.Sumber Batu dengan nilai anggaran Rp. 1.531.478.158 dengan penawaran 96,50% dari nilai HPS dimanfaatkan oleh para Oknum yang mengaku dari pihak pemda dengan cara mengetuk rumah warga dan menawarkan agar di depan rumahnya ikut juga di aspal sama halnya yang terjadi pada tahun 2010 lalu namun para oknum yang mengaku dari pihak pemda tersebut juga pintar tidak memberikan kwitansi, atau bukti apapun kepada warga yang dimintai uang tersebut.

Menurut Asti warga Ibu rumah tangga “di tebet timur dimintai uang oleh Oknum Kecamatan, soalnya teman mengatakan pengaspalan jalan di tempatnya di pungut biaya 200ribu sampai 400ribu kok disini ngk dipungut ya, tuturnya kepada saya yang mengaku dari pihak Oknum Kecamatan dengan memakai seragam Pemda”ungkapnya kepada NuSa

Menurut Keluarga Umar salah satu warga jalan Tebet Barat Dalam 1B “ada Pihak Oknum Pemda yang berseragam datang untuk mengukur jalan untuk di aspal dan menawarkan kerumah rumah untuk di aspal dan dikenakan biaya, karena jatah dari pemda terbatas” ungkapnya kepada NuSa.

Menurut Muhammad Soleh Sekretaris Camat Tebet kami tidak mengetahui adanya pungutan tersebut namun hal tersebut bisa saja ada warga yang tidak mendapatkan pekerjaan tersebut meminta agar jalan di depan rumahnya ikut di hotmik lalu di bayar namun kalau untuk Dask 2010 kemarin kami memang salah untuk memberikan nama lokasi tersebut dan untuk tahun yang akan datang kami akan berusaha untuk memperbaikinya dan kami berterima kasih kepada wartawan dan LSM yang ikut serta untuk memantau di Kecamatan Tebet ini” Ungkapnya kepada NuSa.

Menurut Yayat Hidayat Kasudin Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Selatan juga tidak mengetahui adanya pungutan tersebut “ hari gini masih pungut yah diborgol” tapi bisa aja ada orang yang sudah di pecat dari Pemda dan mengaku ngaku dari Pihak PU seperti yang terjadi di daerah saya, ada orang menawarkan agar depan rumah saya di hotmik, lalu saya jawab” lah ini kan pekerjaan saya, langsung orang tersebut kabur, namun kalau untuk dari pihak kami itu tidak pernah ada, kalau untuk perbaikan jalan di kecamatan itu bukan wewenang saya untuk menjawab, kuasa pengguna anggaran (KPA) adalah Camat pengawasannya (pimpro) adalah Seksi PU Kecamatan dan pelaksanaan adalah pemborong bentuknya Penunjukan Langsung, kalau sayakan swakelola, kami hanya sebatas perencanaannya saja kecuali dia mengawasi pekerjaan saya Tuturnya kepada NuSa.(Fra’nz)

Pungutan Hotmik PU Jalan Jakarta Selatan ”Sangat Misterius”

Jakarta,NuSa. Pungutan Liar berpakaian Dinas Pemda masih merajalela di Kecamatan Tebet dimana diduga para oknum yang mengambil kesempatan untuk meraih keuntungan dari proyek pemerintah yang sedang dilaksanakan, seperti yang terjadi di jalan Tebet Barat Dalam 1B pembangunan Perbaikan Jalan aspal (Layer) yang di kerjakan oleh PT.Sumber Batu dengan nilai anggaran Rp. 1.531.478.158 dengan penawaran 96,50% dari nilai HPS dimanfaatkan oleh para Oknum yang mengaku dari pihak pemda dengan cara mengetuk rumah warga dan menawarkan agar di depan rumahnya ikut juga di aspal, pada pekerjaan juga masih kelihatan amburadul, diduga tidak sesuai dengan spek.

Pada pemberitaan NuSa sebelumnya di tahun 2010 hal yang sama terjadi juga pungutan Liar yang mengaku dari pihak kecamatan yang mendatangi rumah warga agar rumahnya ikut di aspal dan perwarga dikenakan sebesar 200ribu hingga 400Ribu rupiah namun sampai saat ini belum diketahui siapa oknum yang mengaku dari pemda tersebut.

Menurut Keluarga Umar salah satu warga jalan Tebet Barat Dalam 1B “ada Pihak Oknum Pemda yang berseragam datang untuk mengukur jalan untuk di aspal dan menawarkan kerumah rumah untuk di aspal dan dikenakan biaya, karena jatah dari pemda terbatas” ungkapnya kepada NuSa.

Menurut Harsudin pengawas jalan Tebet tersebut “saya enggak merasa ada pungutan di daerah tersebut, kalau memang ada lapor kepolisilah,contohnya saya layer ni pak ya, ada orang lain menawarin pak ini mau dilayer enggak pak, lalu orang tersebut mau, ya boleh saja anda juga boleh menawarkan layer kepada warga untuk delayer, tapi jangan mengatakan bahwa anda dari pihak pemda.

Ahmad staf sudin PU Jalan Jakarta selatan mengatakan biasanya disaat ada pekerjaan layer ada PT odong (PT yang tidak jelas) mengikuti kita dari belakang dan saat kita layer mereka sering memanfaatkan pekerjaan ini untuk di layer dan mendatangi warga, biasanya mereka pagi-pagi subuh datang, dan aspal yang digunakan juga tidak sama dengan aspal yang kita gunakan.

Menurut Muhamad Soleh seketaris Camat Tebet tidak mengetahui adanya pungutan tersebut, namun bisa saja ada warga yang tidak mendapatkan pekerjaan tersebut meminta agar di depan rumahnya ikut di hotmik, lalu di bayar namun untuk anggaran tahun 2010 kemarin kami memang salah untuk memberikan nama lokasi, untuk tahun yang akanda tang kami akan berusaha untuk memperbaikinya, dan kami sangat berterima kasih kepada wartawan LSM yang ikut serta dalam memantau Kecamatan Tebet ini’ ungkapnya Kepada NuSa.

Menurut Yayat Hidayat Kasudin Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Selatan “hari gini masih pungut yah di borgol” pihak kami tidak ada yang memungut dan saya juga tidak mengetahui hal tersebut, tapi bisa aja ada orang yang sudah dipecat dari pemda dan mengaku dari pihak PU Jalan seperti yang terjadi pada daerah saya, ada orang yang menawarkan agar depan rumah saya di hotmik, lalu saya jawab,”lah ini kan pekerjaan saya” lalu orang tersebut kabur, dan ada juga seperti penjual hotmik yang menawarkan jasa agar depan rumahnya juga ikut di hotmik.

Menurut Tumpak Ketua Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Bamustra hal ini sudah menyalahi aturan yang merugikan masyarakat, dimana fungsi dari pengawasan sehingga hal tersebut bisa terjadi dan kami akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib agar diperiksa (Fra’nz).