Surat Edaran e-procurement Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2011

Surat Edaran e-procurement Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2011

Jakarta,NuSa.

Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat edaran nomor 1/SE/2011 tentang pelaksanaan e-procurement di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada para Kepala SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memulai pemberlakuannya Peraturan Presiden 54 tahun 2010 Perubahan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa

yang berbunyi :

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai tahun 2011 seluruh SKPD/UKPD di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan e-procurement melalui layanan pengadaan secara elektrionik (LPSE) oleh karena itu diminta perhatian kepada saudara untuk :

1. Menginvestarisasikan seluruh rencana kegiatan dan uraian kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2011 guna menyusun rencana umum dan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2011.
2. Rencana umum Pengadaan Barang/Jasa sebagai mana yang dimaksud pada poin 1 dibuat sesuai form-1 (terlampir) dan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dibuat sesuai form -2 (terlampir)
3. Rencana umum Pengadaan Barang/Jasa segera diserahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta u.p. Tim LPSE sedangkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum pengumuman lelang.
4. Mengirim surat keputusan panitia Pengadaan dan mengisi biodata Panitia Pengadaan sesuai form-3 (terlampir) untuk disampaikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta u.p. Tim LPSE sebagai dasar pembenaran User-ID dan Password untuk mengakses Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan alamat http://lpse.jakarta.go.id
5. Menugaskan ketua tim Perencanaan SKPD/UKPD dan ketua panitia pengadaan untuk mengikuti pelatihan :
1. Membuat rencana umum Pengadaan Barang/Jasa
2. Membuat rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
3. Mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa
4. Mengisi biodata Panitia Pengadaan
5. Mengumumkan Lelang (pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa)

6. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika  dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti pelatihan e-pocurement sebagai dasar penyusunan dasar penyusunan jadwal pelaksanaan pelatihan oleh Tim LPSE
7. Pelatihan e-procurement akan dilaksanakan mulai hari selasa tanggal 25 januari 2011

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

                                                                                                                        (Fra’nz)

Kasubag TU Pertamanan Jakarta Barat Angkat Tangan ” Kok engak sekalian aja angkat kaki”

Jakarta NuSa. Terkait menumpuknya surat masuk dari Lembaga swadaya masyarakat dan Media masa mengenai seputar penyerapan anggaran tidak terprediksi Sudin Pertamanan Jakarta Barat. Khususnya dalam menggunakan alokasi anggaran tutup tahun dan proyek fiktif Pertamanan Jakarta Barat. Aris kasubag Tu Pertamanan jakarta Barat angkat tangan (menyerah) untuk menjawab surat yang masuk yang diungkapkan langsung kepada NuSa.

            Sebelumnya surat masuk mengenai Anggaran pada pekerjaan sewaktu-waktu pendukung K3 kode rekening 1.08.023.07.003 menyebutkan sebesar Rp 300juta menurut kasubbag TU Aris anggaran tesebut sudah berjalan namun tidak memberikan keterangan dimana letak lokasi anggaran tersebut yang sudah digunakan.

            Perbaikan sarana dan prasarana taman di Jakarta barat sebesar Rp. 500juta dengan nomor rekening 1.08.023.07.004 dan Perbaikan sarana prasarana jalur hijau sewaktu waktu sebesar 1.075.000.000 dengan nomor rekening 1.08.023.07.005 belum mendapatkan jawaban yang pasti dari suku dinas Pertamanan Jakarta Barat.

            Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyerapan anggaran Suku dinas Pertamanan dan Pemakaman tersebut sudah digunakan, menyediakan anggaran dana penebangan pohon, taman rusak,  dan lainnya apabila anggaran tersebut tidak digunakan akan dikembalikan

Suku dinas Pertamanan dan Pemakaman menyediakan anggaran dana bagi korban tertimpa pohon dan adanya kerjasama dengan asuransi dari asilindo tersebut kepada para korban cuman tidak sepenuhnya dan sudah berjalan sekian tahun. “Pada intinya aggaran sewaktu waktu begini kegiatannya tidak terprediksi baik waktu ataupun tempat, Menurutnya anggaran sewaktu-waktu adalah anggaran darurat (emergency)“ Kalau ada kejadian kejadian seperti, pohon tumbang eksekusi harus dilakukan dan segera dipangkas dan pohon tersebut ditebang dan itu pihak ketiga dan diadakannya penunjukan langsung dan bukan hanya dari PT yang mengerjakan orang dalam juga bias mengerjakan pekerjaan tersebut yang penting sumber daya manusianya ada. Karena bila menunggu dari pihak ke tiga pekerjaan itu bisa lambat pengerjaannya dan itu sudah ada timnya kalau anggaran tersebut memang ada.

Saat ditanya mengenai dimana lokasi tempat penggunaan anggaran tidak terprediksi tersebut “ pokoknya kalau menjawab surat masuk saya menyerah deh langsung aja ke kasudin “ungkap Aris kepada NuSa

            Tumpak Dir.Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat akan segera Melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk segera diperiksa dan meminta agar Kasudin Pertamanan Jakarta Barat segera angkat kaki karena sudah lalai dalam tugas dan kewajiban dan memelihara Staff yang tidak profesional.(fra’nz)

Proyek Sudin PU Tata Air Jakarta Barat Fiktif

Jakarta NuSa. Suku dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat salah  mengunakan wewenang karena diduga menerima uang dari rekanan dengan meminta imbalan dari rekanan untuk memperoleh proyek. Dugaan tersebut terkait banyaknya proyek yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi namun anggarannya turun 100% di tahun 2010.

Setiap tahun anggaran puluhan miliar rupiah untuk pengendalian banjir baik mulai dari perbaikan saluran, kurasan saluran maupun pembersihan kali hanya menghambur-hamburkan anggaran saja, terlihat dari beberapa pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur ini diungkapkan dari beberapa LSM yang merasa suku dinas sudah merugikan keuangan Negara.

Saat diminta keterangan melalui surat permohonan wawancara khusus kepada kepala Suku Dinas Pekerjaaj Umum Tata Air “Terkait Proyek Pengadaan Pompa di SDPU Tata air Jakarta Barat yang dicurigai merugikan Negara dan waspadai kebocoran anggaran tidak terprediksi pada SDPU Tata air Jakarta Barat” namun belum mendapatkan jawaban dan salah seorang staff Kasudin dengan sengaja mengulur-ulurkan waktu”datang aja hari kamis jam 08:00wib langsung aja ke Kasubag TU”tuturnya

Proyek yang didanai APBD juga diduga dikerjakan sendiri oleh oknum suku dinas Pekerjaan umum tata air Jakarta Barat ini terbukti dari pantauan dilapangan tidak ditemukan papan pekerjaan di lokasi proyek dan sebagian proyek memakai angkutan dinas. Lokasi kegiatan juga tidak diketahui titik lokasi dimana pekerjaan tersebut (fra’nz)

Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Harus Diperiksa dalam Kasus Sengketa TanahDinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Harus Diperiksa dalam Kasus Sengketa Tanah

Jakarta, NuSa.

            Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, Eko Nugroho membantah dugaan pembebasan lahan untuk perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak sesuai dengan prosedur dan telah ada nama ganda kepemilikan tanah, Selain itu adanya indikasi pemalsuan indetitas, realisasi pembayaran lahan yang diduga terjadi mark-up dari harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

            Setiap tahun Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan demi perluasan RTH, satu diantaranya pembebasan lahan di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur seluas sekitar 26.136 meter persegi. Namun pembebasan lahan ini diduga sarat rekayasa mafia tanah berdasarkan informasi yang di himpun NuSa, lahan ini dibagi menjadi lima sertifikat hak milik (SHM) dan untuk pembebasannya Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp,26.123.934.125,- namun lahan ini masih menyadang status sengketa karena diklaim dua pemilik yang sama.

            Aang Rusmana (Pemilik Pertama), lahir di jakarta 16 november 1946 berdomisili di Jl. Kenari II Kelurahan Senen Jakarta Pusat sedangkan, Aang Rusmana (Pemilik Kedua) lahir di Tasikmalaya, 16 November 1946 berdomisili di Jl. Salemba Raya Kelurahan Kenari Jakarta Pusat, munculnya dua pemilik yang sama itu terjadi semenjak pemilik pertama tidak menemukan lagi ke lima sertifikat SHM tersebut yang dinyatakan hilang sesuai laporan polisi Nopol :4198/B/VI/2007/RES-JP tanggal 14 juni 2007 lalu.sehingga sangat rumit untuk mengetahui siapa pemilik tanah yang sebenarnya. Pengurusan kembali ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Timur juga memakan waktu yang panjang.

            Diduga  oknum mafia tanah memanfaatkan kesempatan hilangnya kelima sertifikat itu. Ironisnya sesuai dengan surat keterangan  kelurahan dan pengurus RW setempat Pemilik Kedua menyebutkan tidak terdaftar di sebagai warga kelurahan dan RW yang bersangkutan. Oknum mafia tanah yang cukup lihai memainkan peran untuk meraup dana pembebasan yang bernilai miliaran rupiah itu diduga terlebih dahulu memiliki kelima sertifikat yang hilang pada tahun 2002 itu dan memalsukan indentitas (kartu tanda penduduk) dengan nama yang sama, sesuai informasi data yang diperoleh kedua pemilik memiliki nama yang sama dan sengketa itu sudah diketahui oleh pihak BPN namun tidak ada penyesuaian hukum.

            Selain indikasi pemalsuan indetitas, realisasi pembayaran lahan diduga terjadi mark-up dari harga NJOP dimana sesuai data yang diperoleh harga NJOP diwilayah tersebut hanya sebesar Rp.802.000,- namun dibayarkan diatas satu juta rupiah. Sesuai berita acara pelaksanaan pembebasan tanah pada 15 desember 2010 total pembebasan lahan sebesar Rp. 26.123.934.125,-, dibayarkan kepada H.Aang Rusmana pemilik kedua yang beralamat di Jl. Martadinata Gg. Mawar Rt.005/Rw007, Kelurahan Cipedes  Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.

            Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, Eko Nugroho mengatakan pembebasan lahan telah sesuai dengan prosedur dengan mekanisme dan prosedur pembebasan lahan. Eko membantah bahwa telah ada nama ganda atas tanah apalagi pembayaran diberikan kepada nama yang diduga fiktif” informasi itu tidak benar, semua itu telah kita periksa dan dibayarkan sesuai dengan harga NJOP yang ditetapkan”ujarnya

            Namun data yang kami peroleh dari BPN, SHM No.2259,2260,2261,2262 dan 2263/Cilangkap dimohon atas nama Aang Rusmana lahir di Tasikmalaya pada 16 november 1946 beralamat jalan Singkali Rt 023.Rw 09 kelurahan Sukamenak, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

            Tumpak Dir.Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Bamustra mengungkapkan agar Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta harus segera diperiksa karena selain merugikan Keuangan Negara juga diduga sudah ada persekongkolan antara oknum Dinas dan Mafia Tanah dan segera melaporkan ke temuannya ke Polda Metro Jaya(Fra’nz).