Dokumen Fiktif, Oknum Pejabat Dinas Kebersihan DKI Jakarta Bersekongkol Dengan PT Pemenang Lelang

"LPJK dianggap pembohongan publik" Jakarta, WARTA POS

Dalam mewujudkan Good Goverment, sudah selayaknya para Pemanggu jabatan terutama Pimpinan suatu instansi menunjukkan sikap yang dapat memberikan tauladan kepada bawahannya maupun memberikan tindakan yang tegas bila melakukan hal-hal yang merugikan apalagi diindikasikan terlibat dalam suatu tindakan KORUPSI. Bila hal ini tidak dilakukan, disinyalir, pimpinan dari instansi tersebut juga menikmati uang hasil dari korupsi tersebut. Salah satu Instansi yang diindikasikan meraup uang negara dengan cara menentukan pemenang lelang proyek adalah Instansi Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Sama-sama kita ketahui, masalah sampah merupakan masalah serius yang harus ditangani Pemprov DKI Jakarta. Ini dapat dilihat dari program yang dijanjikan Calon Gubernur DKI Jakarta. Namun, kuatnya tekad/niat cagub tersebut untuk melaksanakan program yang dijanjikannya tidak akan terlaksana bila jajaran Pemprov DKI terutama Dinas Kebersihan tidak menjalankannya dengan baik. Apalagi bermain-main dengan anggaran untuk mengatasi permasalahan sampah. Kinerja Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dalam mengawasi kinerja bawahannya perlu dipertanyakan. Hal ini dapat menurunkan simpati masyarakat kepada Fauzi Bowo yang akan bertarung dalam Pilkada putaran ke dua beberapa bulan yang akan datang. Hal inilah yang menjadi sorotan LSM Pelopor dalam beberapa bulan ini. Seperti diketahui, Program Dinas Kebersihan DKI Jakarta tentang peningkatan kinerja pengelolaan persampahan melalui Jasa Pengawasan Swastanisasi dan Angkutan Sampah di lima wilayah di DKI Jakarta memang merupakan suatu program yang sangat dibutuhkan di DKI Jakarta ini. Program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana apabila para pelaku-pelaku yang menjalankan program ini memang benar-benar memahami apa yang akan dilakukan, dan profesionalitas yang menjalankan sangat dibutuhkan. Bila tidak, apa yang diprogramkan akan menjadi sia-sia. Menurut LSM Pelopor, jauh-jauh hari mereka meminta kepada Kepala Dinas DKI Jakarta, Eko Bharuna untuk membatalkan Proyek Kegiatan Jasa Swastanisasi dan Pengangkutan Sampah di lima Wilayah Kota DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011. Pembatalan tersebut didasari atas Keterlibatan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran (PA), Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Djoko Suratno, SH, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlibat dalam pemenangan proyek kepada beberapa PT yang dokumennya disinyalir palsu. Tugas pokok dan fungsi atas peran serta sebagai tanggung jawab masyarakat dalam rangka memantau penggunaan anggaran dana APBD/APBN yang Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminasi, Akuntabel, berdasarkan data fakta hasil temuan Investigasi LSM Pelopor pelaksanaan Proyek Kegiatan Jasa Pengawasan Swastanisasi Angkutan Sampah di 5 Wilayah Kota Administrasi Penggunaan Anggaran Tahun 2011 Dinas Kebersihan Prov DKI Jakarta, legalitas keberadaan perusahaan kontraktor pelaksana proyek pengawasan swastanisasi tersebut diduga fiktif dengan praktek penyimpangan. Diantaranya, izin domosili perusahaan tidak terdaftar/tercatat di Kantor Kelurahan sesuai alamat perusahaan, tidak adanya plank nama perusahaan sesuai dengan alamat perusahaan, penyalahgunaan peruntukkan bangunan rumah tinggal menjadi kantor, dugaan sewa/pinjam bendera perusahaan kepada pihak lain Asisten Koordinator Nasional LSM Pelopor, Pardamean Harahap, membeberkan, dengan pagu anggaran sebesar 1,1-1,4 miliar lebih kepada masing-masing PT (5 PT), Panitia Lelang tidak secara jeli atau memang sengaja terjadi persekongkolan sehingga dokumen yang diserahkan oleh ke lima PT tersebut tidak di croscek dilapangan. Adapun perusahaan memenangkan proyek tersebut yaitu, PT Setra Arkan (pengawasan di Jakarta Pusat) dengan nilai pagu anggaran Rp.1.374.867.645, PT Citra Laras (Jakarta Utara) Rp. 1.141.831.152, PT Suarima Patriot (Jakbar) 1.297.188.816, PT Dwikarsa Envacotama (Jaksel) Rp. 1.452.546.480, PT Zimisi Tribina Marubama (Jaktim) Rp. 1.219.509.984. Saat diminta konfirmasi, Kepala Dinas DKI Jakarta yang diwakili PLH Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Hendra, selaku KPA/PPK tahun anggaran 2012, sangat heran dengan bukti-bukti yang diperlihatkan Warta Pos, terutama pernyataan tertulis dengan kop surat dan tanda tangan dari Lurah selaku pimpinan wilayah domisi keberadaan PT pemenang proyek tersebut. Menurut Hendra, PT tersebut tidak selayaknya memenangkan proyek tersebut. Hal ini sesuai dengan prosedur maupun peraturan yang berlaku bila mengikuti suatu lelang proyek. Dan selaku panitia anggaran sudah seharusnya menginvestigasi/crosschek keberadaan PT pemenang lelang tersebut. ”saya tidak tau bagaimana ini prosesnya. Karena saya baru menjabat sebulan menggantikan Djoko Suratno yang memasuki masa pensiun” ucap Hendra yang ditemui Warta Pos diruangannya, Selasa (10/07/2012). Hendra juga menjelaskan, untuk tahun anggaran 2012 ini Proyek Kegiatan Jasa Swastanisasi dan Pengangkutan Sampah di lima Wilayah Kota DKI Jakarta ditiadakan. Namun sebagai gantinya, mulai 1 Juli 2012 ini Kegiatan Jasa Swastanisasi dan Pengangkutan Sampah di DKI Jakarta langsung diberikan kepada Kasie Kebersihan di 44 Kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendorong wilayah sebagai ujung tombak dan memberdayakan petugas-petugas kebersihan di Kecamatan biar lebih efektif. “Ada yang ratusan jutaan, dan ada yang mencapai 8-9 miliar/Kecamatan. Ini tergantung luas wilayah dan kondisi Kecamatan tersebut,” katanya saat ditanya berapa besaran anggaran yang dikeluarkan per Kecamatan. “Ada beberapa petugas. Dari mulai penyapuan, pengumpulan, hingga pengangkutan semua dilakukan di Kecamatan,” lanjut Hendra. Terkait pernyataan Hendra yang mengatakan bahwa anggaran tahun 2011 sudah di LPJK kan di DPRD DKI Jakarta, Asisten Koordinator Nasional LSM Pelopor, Pardamean Harahap, yang dihubungi Warta Pos melalui telepon selularnya mengatakan, bisa saja Laporan Petanggung Jawaban Kerja yang disampaikan tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Ini kan namanya pembohongan publik. Dijelaskannya, Proyek Kegiatan Jasa Swastanisasi dan Pengangkutan Sampah di lima Wilayah Kota DKI Jakarta merupakan proyek anggaran tahun 2011 yang pengerjaannya mulai dikerjakan sekitar awal Juli 2011 dan selesai pada tanggal 30 Juni 2012. Bagaimana Kepala Dinas Kebersihan memberikan laporan kinerjanya disaat pekerjaan tersebut masih berlangsung? Jaminan apa yang diberikannya bahwa pekerjaan yang masih berlangsung tersebut berjalan sesuai rencana sedangkan pemenangnya saja memiliki domisili tidak jelas? Kemudian, yang paling menjadi pertanyaan siapa yang memegang keuangan anggaran tersebut disat pekerjaan masih berlangsung. Apakah PT yang menang, atau Pejabat Dinas Kebersihan? Bila PT pemenang yang memegang keuangan anggaran, sebegitu percayakah Dinas Kebersihan kepada PT tersebut? Dia juga membeberkan, LSM Pelopor tetap akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang, terutama KPK. “Namanya kasus hukum, apalagi korupsi tidak ada kata terlambat untuk memprosesnya. Kita memang sengaja menunggu sampai masa pekerjaan tersebut selesai yaitu 30 Juni 2012. Kita juga tidak tidak pandang bulu, apakah pejabat tersebut masih aktif atau pensiun, biarlah nanti hukum yang berbicara. ”Satu hal yang perlu saya tegaskan, bila data sudah lengkap, dalam waktu dekat akan kita laporkan. Dan LSM Pelopor tetap akan mengawasi proses hukum tersebut,” tegasnya. (Wesly/fran’s)

Dinas Pendidikan DKI Jakarta Diduga Bersekongkol dengan Rekanan "LSM Segera Laporkan Kadis kejaksa"

jakarta, warta Pos. Pegadaan meubelair Dinas pendidikan DKI Jakarta tahun 2010 dengan nilai anggaran 63.916.160.695 diduga sarat rekayasa administrasi, dimana pada 7 paket tersebut dikerjakan oleh 1 perusahaan dengan nilai penawaran berkisar 98 persen dari nilai pagu anggaran yang dapat merugikan keuangan negara. Tahun 2010 dinas pedidikan DKI Jakarta menganggarkan pengadaan meja kerja sebesar Rp 9.856.300.000, pengadaan kursi meja Rp 4.931.975.261, pengadaan sofa Rp 91.575.000, pengadaan lemari Rp 2.435.450.000, pengadaan meja belajar Rp 25.936.400.834, pengadaan kursi belajar Rp 19.708.060.000 dan pengadaan papan tulis Rp 956.399.600 dikerjakan oleh rekanan binaan dinas pendidikan DKI jakarta yang seharusnya dalam 1 item pekerjaan dikerjakan oleh 1 perusahaan namun pada 7 paket tersebut diduga digelondongkan oleh 1 perusahaan dalam tempo 15 hari kerja dan mempergunakan kontrak dengan tanggal mundur, hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah karena telah menyimpang dari pekerjaan dan adanya persekongkolan "Horizontal" yaitu persekongkolan antara sesama rekanan dan persekongkolan "Vertikal" yaitu persekongkolan yang dilakukan oleh rekanan dengan panitia lelang dan juga diduga adanya tumpang tindih anggaran antara Dinas Pendidikan dan Sudin 5 wilayah DKI Jakarta. Dalam pendistribusian meubelair tersebut terjadi kecurangan dan tidak semua sekolah SD Negeri maupun SMP Negeri mendapatkan bangku, meja ataupun papan tulis yang disediakan karena kurangnya pengawasan dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut panitia lelang tidak mau memberikan informasi kepada media ataupun lembaga swadaya masyarakat selaku pengontrol penyelenggara negara dari praktik KKN, dan menghiraukan keterbukaan inrformasi publik bahkan beberapa surat dari LSM ataupun media tidak mau menjawab secara lisan ataupun tulisan lempar melempar masalah dan bersembunyi dibalik masalah menjadi pertanyaan publik. Menurut Jerfri Marpaung Ketua LSM Jakarta Coruption Center Dinas Pendidikan layak di periksa karena hal ini menyangkut keuangan negara, dan segera melaporkan temuannya kejaksa, Polda Metro Jaya dan KPK untuk di tindak lanjuti. temuan dari investigasi tersebut menjadi alat bukti nantinya dalam melaporkan pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dengan cara melanggar hukum dan merugikan negara dari pengadaan tersebut. “Temuan-temuan seperti itu sangat penting. Karena tidak mungkinlah jaksa yang melakukan investigasi tersebut. Tapi kita harapkan aparat penegak hukum nantinya proaktif mengusut masalah ini,” ungkap Jefri Marpaung. (Franz)