Buat Status Keren

LSM GARDA P3ER

Proyek PU Jalan Bermasalah”Staff Kasudin Molor” Jakarta,NuSa. Terkait maraknya dugaan proyek bermasalah di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan Yayat Hidayat enggan ditemui wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang datang mengkonfirmasi dimana beberapa wartawan dihalang-halangi dan tidak diperbolehkan masuk oleh pengamanan dalam (pamdal) menurutnya ini instuksi dari walikota dan PU Jalan Jakarta Selatan. Jum’at (7/11) Camat Pasar Minggu diduga “Perkosa” Anggaran Jakarta,NuSa. Camat Pasar Minggu Su-diyanto diduga tilap anggaran APBD tahun 2010 dan Cuek dengan permasalahan yang meresahkan warganya, hal ini terlihat dari tingkah seorang pejabat Kecamatan yang enggan memberikan keterangan publik dan melemparkan kepada Sekretaris Camat. Terkait beberapa paket pekerjaan Perbaikan jalan dan saluran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diduga bermasalah dan sebagian menghilang, sampai saat ini belum mendapat jawaban serius dari camat Pasar Minggu dimana pada pekerjaan pekerjaan fisik untuk perbaikan jalan, saluran, penopingan pohon dan pennuunjukan lainnya diduga hanya manipulasi administrasi dan diduga fiktif yang berbuntut merugikan keuangan Negara, Pungli Berpakaian Pemda Merajalela di Kecamatan Tebet Jakarta, NuSa. Lagi Lagi Pugutan misterius terjadi di Kecamatan Tebet, seperti Berita NuSa sebelumnya pungutan misterius Tahun 2010 Pekerjaan Hotmik (Layer) di kecamatan Tebet diduga dipungut biaya kepada warga sebesar 200ribu sampai 400ribu tiap penduduk yang di lakukan oleh Oknum Pemda yang mengaku dari kecamatan dan dari beberapa kegiatan untuk perbaikan jalan dan saluran juga masih misterius dimana didalam Dask Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Tebet tidak di berikan nama jalan pada lokasi pekerjaannya. Pungutan Hotmik PU Jalan Jakarta Selatan ”Sangat Misterius” Jakarta,NuSa. Pungutan Liar berpakaian Dinas Pemda masih merajalela di Kecamatan Tebet dimana diduga para oknum yang mengambil kesempatan untuk meraih keuntungan dari proyek pemerintah yang sedang dilaksanakan, seperti yang terjadi di jalan Tebet Barat Dalam 1B pembangunan Perbaikan Jalan aspal (Layer) yang di kerjakan oleh PT.Sumber Batu dengan nilai anggaran Rp. 1.531.478.158 dengan penawaran 96,50% dari nilai HPS dimanfaatkan oleh para Oknum yang mengaku dari pihak pemda dengan cara mengetuk rumah warga dan menawarkan agar di depan rumahnya ikut juga di aspal, pada pekerjaan juga masih kelihatan amburadul, diduga tidak sesuai dengan spek. Proyek Pertamanan Jakarta Selatan Bermasalah Jakarta,NuSa. Disepanjang jalan Buncit Raya Jakarta Selatan Rumput dan tanaman banyak yang gugur, dan tidak terawat dan beberapa pagar pada taman terlihat hancur namun anggaran untuk perawatan disinyalir menghilang tanpa jejak, namun belum ada tanggapan serius dari Bambang kasudin pertamanan Jakarta Selatan . " src="http://www.blogger.com/Pemerintah%20Kota%20Palembang_files/banner-2.gif" title=" LSM GARDA P3ER
Proyek PU Jalan Bermasalah”Staff Kasudin Molor” Jakarta,NuSa. Terkait maraknya dugaan proyek bermasalah di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan Yayat Hidayat enggan ditemui wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang datang mengkonfirmasi dimana beberapa wartawan dihalang-halangi dan tidak diperbolehkan masuk oleh pengamanan dalam (pamdal) menurutnya ini instuksi dari walikota dan PU Jalan Jakarta Selatan. Jum’at (7/11) Camat Pasar Minggu diduga “Perkosa” Anggaran Jakarta,NuSa. Camat Pasar Minggu Su-diyanto diduga tilap anggaran APBD tahun 2010 dan Cuek dengan permasalahan yang meresahkan warganya, hal ini terlihat dari tingkah seorang pejabat Kecamatan yang enggan memberikan keterangan publik dan melemparkan kepada Sekretaris Camat. Terkait beberapa paket pekerjaan Perbaikan jalan dan saluran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diduga bermasalah dan sebagian menghilang, sampai saat ini belum mendapat jawaban serius dari camat Pasar Minggu dimana pada pekerjaan pekerjaan fisik untuk perbaikan jalan, saluran, penopingan pohon dan pennuunjukan lainnya diduga hanya manipulasi administrasi dan diduga fiktif yang berbuntut merugikan keuangan Negara, Pungli Berpakaian Pemda Merajalela di Kecamatan Tebet Jakarta, NuSa. Lagi Lagi Pugutan misterius terjadi di Kecamatan Tebet, seperti Berita NuSa sebelumnya pungutan misterius Tahun 2010 Pekerjaan Hotmik (Layer) di kecamatan Tebet diduga dipungut biaya kepada warga sebesar 200ribu sampai 400ribu tiap penduduk yang di lakukan oleh Oknum Pemda yang mengaku dari kecamatan dan dari beberapa kegiatan untuk perbaikan jalan dan saluran juga masih misterius dimana didalam Dask Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Tebet tidak di berikan nama jalan pada lokasi pekerjaannya. Pungutan Hotmik PU Jalan Jakarta Selatan ”Sangat Misterius” Jakarta,NuSa. Pungutan Liar berpakaian Dinas Pemda masih merajalela di Kecamatan Tebet dimana diduga para oknum yang mengambil kesempatan untuk meraih keuntungan dari proyek pemerintah yang sedang dilaksanakan, seperti yang terjadi di jalan Tebet Barat Dalam 1B pembangunan Perbaikan Jalan aspal (Layer) yang di kerjakan oleh PT.Sumber Batu dengan nilai anggaran Rp. 1.531.478.158 dengan penawaran 96,50% dari nilai HPS dimanfaatkan oleh para Oknum yang mengaku dari pihak pemda dengan cara mengetuk rumah warga dan menawarkan agar di depan rumahnya ikut juga di aspal, pada pekerjaan juga masih kelihatan amburadul, diduga tidak sesuai dengan spek. Proyek Pertamanan Jakarta Selatan Bermasalah Jakarta,NuSa. Disepanjang jalan Buncit Raya Jakarta Selatan Rumput dan tanaman banyak yang gugur, dan tidak terawat dan beberapa pagar pada taman terlihat hancur namun anggaran untuk perawatan disinyalir menghilang tanpa jejak, namun belum ada tanggapan serius dari Bambang kasudin pertamanan Jakarta Selatan . " border="0" width="150" height="35" />

Jumat, 10 Agustus 2012

Dokumen Fiktif, Oknum Pejabat Dinas Kebersihan DKI Jakarta Bersekongkol Dengan PT Pemenang Lelang

"LPJK dianggap pembohongan publik" Jakarta, WARTA POS
Dalam mewujudkan Good Goverment, sudah selayaknya para Pemanggu jabatan terutama Pimpinan suatu instansi menunjukkan sikap yang dapat memberikan tauladan kepada bawahannya maupun memberikan tindakan yang tegas bila melakukan hal-hal yang merugikan apalagi diindikasikan terlibat dalam suatu tindakan KORUPSI. Bila hal ini tidak dilakukan, disinyalir, pimpinan dari instansi tersebut juga menikmati uang hasil dari korupsi tersebut. Salah satu Instansi yang diindikasikan meraup uang negara dengan cara menentukan pemenang lelang proyek adalah Instansi Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Sama-sama kita ketahui, masalah sampah merupakan masalah serius yang harus ditangani Pemprov DKI Jakarta. Ini dapat dilihat dari program yang dijanjikan Calon Gubernur DKI Jakarta. Namun, kuatnya tekad/niat cagub tersebut untuk melaksanakan program yang dijanjikannya tidak akan terlaksana bila jajaran Pemprov DKI terutama Dinas Kebersihan tidak menjalankannya dengan baik. Apalagi bermain-main dengan anggaran untuk mengatasi permasalahan sampah. Kinerja Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dalam mengawasi kinerja bawahannya perlu dipertanyakan. Hal ini dapat menurunkan simpati masyarakat kepada Fauzi Bowo yang akan bertarung dalam Pilkada putaran ke dua beberapa bulan yang akan datang. Hal inilah yang menjadi sorotan LSM Pelopor dalam beberapa bulan ini. Seperti diketahui, Program Dinas Kebersihan DKI Jakarta tentang peningkatan kinerja pengelolaan persampahan melalui Jasa Pengawasan Swastanisasi dan Angkutan Sampah di lima wilayah di DKI Jakarta memang merupakan suatu program yang sangat dibutuhkan di DKI Jakarta ini. Program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana apabila para pelaku-pelaku yang menjalankan program ini memang benar-benar memahami apa yang akan dilakukan, dan profesionalitas yang menjalankan sangat dibutuhkan. Bila tidak, apa yang diprogramkan akan menjadi sia-sia. Menurut LSM Pelopor, jauh-jauh hari mereka meminta kepada Kepala Dinas DKI Jakarta, Eko Bharuna untuk membatalkan Proyek Kegiatan Jasa Swastanisasi dan Pengangkutan Sampah di lima Wilayah Kota DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011. Pembatalan tersebut didasari atas Keterlibatan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran (PA), Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Djoko Suratno, SH, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlibat dalam pemenangan proyek kepada beberapa PT yang dokumennya disinyalir palsu. Tugas pokok dan fungsi atas peran serta sebagai tanggung jawab masyarakat dalam rangka memantau penggunaan anggaran dana APBD/APBN yang Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminasi, Akuntabel, berdasarkan data fakta hasil temuan Investigasi LSM Pelopor pelaksanaan Proyek Kegiatan Jasa Pengawasan Swastanisasi Angkutan Sampah di 5 Wilayah Kota Administrasi Penggunaan Anggaran Tahun 2011 Dinas Kebersihan Prov DKI Jakarta, legalitas keberadaan perusahaan kontraktor pelaksana proyek pengawasan swastanisasi tersebut diduga fiktif dengan praktek penyimpangan. Diantaranya, izin domosili perusahaan tidak terdaftar/tercatat di Kantor Kelurahan sesuai alamat perusahaan, tidak adanya plank nama perusahaan sesuai dengan alamat perusahaan, penyalahgunaan peruntukkan bangunan rumah tinggal menjadi kantor, dugaan sewa/pinjam bendera perusahaan kepada pihak lain Asisten Koordinator Nasional LSM Pelopor, Pardamean Harahap, membeberkan, dengan pagu anggaran sebesar 1,1-1,4 miliar lebih kepada masing-masing PT (5 PT), Panitia Lelang tidak secara jeli atau memang sengaja terjadi persekongkolan sehingga dokumen yang diserahkan oleh ke lima PT tersebut tidak di croscek dilapangan. Adapun perusahaan memenangkan proyek tersebut yaitu, PT Setra Arkan (pengawasan di Jakarta Pusat) dengan nilai pagu anggaran Rp.1.374.867.645, PT Citra Laras (Jakarta Utara) Rp. 1.141.831.152, PT Suarima Patriot (Jakbar) 1.297.188.816, PT Dwikarsa Envacotama (Jaksel) Rp. 1.452.546.480, PT Zimisi Tribina Marubama (Jaktim) Rp. 1.219.509.984. Saat diminta konfirmasi, Kepala Dinas DKI Jakarta yang diwakili PLH Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Hendra, selaku KPA/PPK tahun anggaran 2012, sangat heran dengan bukti-bukti yang diperlihatkan Warta Pos, terutama pernyataan tertulis dengan kop surat dan tanda tangan dari Lurah selaku pimpinan wilayah domisi keberadaan PT pemenang proyek tersebut. Menurut Hendra, PT tersebut tidak selayaknya memenangkan proyek tersebut. Hal ini sesuai dengan prosedur maupun peraturan yang berlaku bila mengikuti suatu lelang proyek. Dan selaku panitia anggaran sudah seharusnya menginvestigasi/crosschek keberadaan PT pemenang lelang tersebut. ”saya tidak tau bagaimana ini prosesnya. Karena saya baru menjabat sebulan menggantikan Djoko Suratno yang memasuki masa pensiun” ucap Hendra yang ditemui Warta Pos diruangannya, Selasa (10/07/2012). Hendra juga menjelaskan, untuk tahun anggaran 2012 ini Proyek Kegiatan Jasa Swastanisasi dan Pengangkutan Sampah di lima Wilayah Kota DKI Jakarta ditiadakan. Namun sebagai gantinya, mulai 1 Juli 2012 ini Kegiatan Jasa Swastanisasi dan Pengangkutan Sampah di DKI Jakarta langsung diberikan kepada Kasie Kebersihan di 44 Kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendorong wilayah sebagai ujung tombak dan memberdayakan petugas-petugas kebersihan di Kecamatan biar lebih efektif. “Ada yang ratusan jutaan, dan ada yang mencapai 8-9 miliar/Kecamatan. Ini tergantung luas wilayah dan kondisi Kecamatan tersebut,” katanya saat ditanya berapa besaran anggaran yang dikeluarkan per Kecamatan. “Ada beberapa petugas. Dari mulai penyapuan, pengumpulan, hingga pengangkutan semua dilakukan di Kecamatan,” lanjut Hendra. Terkait pernyataan Hendra yang mengatakan bahwa anggaran tahun 2011 sudah di LPJK kan di DPRD DKI Jakarta, Asisten Koordinator Nasional LSM Pelopor, Pardamean Harahap, yang dihubungi Warta Pos melalui telepon selularnya mengatakan, bisa saja Laporan Petanggung Jawaban Kerja yang disampaikan tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Ini kan namanya pembohongan publik. Dijelaskannya, Proyek Kegiatan Jasa Swastanisasi dan Pengangkutan Sampah di lima Wilayah Kota DKI Jakarta merupakan proyek anggaran tahun 2011 yang pengerjaannya mulai dikerjakan sekitar awal Juli 2011 dan selesai pada tanggal 30 Juni 2012. Bagaimana Kepala Dinas Kebersihan memberikan laporan kinerjanya disaat pekerjaan tersebut masih berlangsung? Jaminan apa yang diberikannya bahwa pekerjaan yang masih berlangsung tersebut berjalan sesuai rencana sedangkan pemenangnya saja memiliki domisili tidak jelas? Kemudian, yang paling menjadi pertanyaan siapa yang memegang keuangan anggaran tersebut disat pekerjaan masih berlangsung. Apakah PT yang menang, atau Pejabat Dinas Kebersihan? Bila PT pemenang yang memegang keuangan anggaran, sebegitu percayakah Dinas Kebersihan kepada PT tersebut? Dia juga membeberkan, LSM Pelopor tetap akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang, terutama KPK. “Namanya kasus hukum, apalagi korupsi tidak ada kata terlambat untuk memprosesnya. Kita memang sengaja menunggu sampai masa pekerjaan tersebut selesai yaitu 30 Juni 2012. Kita juga tidak tidak pandang bulu, apakah pejabat tersebut masih aktif atau pensiun, biarlah nanti hukum yang berbicara. ”Satu hal yang perlu saya tegaskan, bila data sudah lengkap, dalam waktu dekat akan kita laporkan. Dan LSM Pelopor tetap akan mengawasi proses hukum tersebut,” tegasnya. (Wesly/fran’s)

Tidak ada komentar: